logo mahkamah agung website ramah difable
WAKIL KETUA MA BIDANG YUDISIAL MENERIMA KUNJUNGAN KPI PUSAT Jakarta – Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Dr.H.M Syarifuddin,SH.,MH menerima kunjungan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Yuliandre Darwis, beserta para komisionernya di ruang rapat Wakil Ketua Mahkamah Agung, pada hari Jumat, 8 Juni 2018. Dalam penerimaan ini Wakil Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Prof.Dr Takdir Rahmadi,SH.,LLM, Panitera Muda Pidana Khusus Roki Panjaitan,SH dan Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Abdullah,SH.,MS. Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Telusuri Perkara
Direktori Putusan Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia . Direktori Putusan diluncurkan oleh Mahkamah Agung pada September 2009.[1] Sejak peluncuran, putusan-putusan yang diputuskan di Mahkamah Agung diunggah di situs ini. Sejak tahun 2011, Kepaniteraan Mahkamah Agung mengembangkan sistem ini lebih lanjut sehingga putusan seluruh pengadilan Indonesia dapat diunggah di direktori ini. Akibatnya, banyak putusan yang diungah di direktori ini bertambah berkali lipat. Telusuri Perkara
Perpustakaan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Perpustakaan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta,bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas bagi para Hakim maupun para pencari informasi secara cepat, tepat, dan akurat dalam menemukan bahan referensi dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menjadi faktor terlaksananya kecepatan dalam penyajian informasi hukum serta koleksi dari berbagai disiplin ilmu. Kunjungi

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung RI

Pelaksanaan Tes Narkoba dan Sosialisasi Bahaya Narkoba di Pengadilan Militer Jakarta

Print | Email

Pada hari Kamis, 19 April 2018 2017 sekitar pukul 10:00 WIB Pengadilan Militer Tinggi II  Jakarta bekerja sama dengan BNN Jakarta mengadakan tes Narkoba dan Sosialisasi Bahaya Narkoba. adapun Tes Narkoba dilakukan kepada seluruh pegawai Pengadilan Militer.

Permintaan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Pelaksanaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan ditegaskan kembali oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan nomor surat : 974/SEK/OT.01.1/11/2017 tanggal  15 November 2017, tentang Pelaksanaan pemeriksaan Narkoba dan Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba.


Kegiatan Mahkamah Agung RI

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographySistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas

Kunjungi

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas