Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
KEGIATAN DILMILTI II JAKARTA
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
Jakarta— Kamis, 28 Januri 2021 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melakukan kegiatan tahunan yang dimana dalam rangka penguatan kapasitas dan kapabilitas dari setiap personelnya yakni Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja seluruh Personel Dilmilti II Jakarta, dipimpin dan disaksikan langsung oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Brigadir Jenderal TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum. Seluruh personel dengan penuh rasa bangga dan komitmen yang tinggi menandatangani hal tersebut.
KEGIATAN MAHKAMAH AGUNG RI
KETUA MA MENGAMBIL SUMPAH DAN MELANTIK 4 (EMPAT) KETUA PENGADILAN TINGGI DAN 1 (SATU) KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA
Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH, Mengambil Sumpah dan Melantik 4 (empat) Ketua Pengadilan Tinggi dan 1 (satu) Kepala Pengadilan Militer Utama, Senin 08 Februari 2021 di Ruang Kusumah Atmadja lantai 14 Mahkamah Agung.
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputasan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35/KMA/SK/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 dan Nomor 38/KMA/SK/II/2021 Tanggal 8 Februari 2021.
Berikut Nama Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Kepala Pengadilan Militer Utama yang dilantik yaitu :
- Dr. H. SOEDARMAJI, S.H., M. HUM. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Semarang;
- DRS. H. PANUSUNAN HARAHAP,S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
- Dr. AMRIL, S.H., M.HUM, sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
- Dr. H. GUSRIZAL, S.H.,M.HUM. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
- Brigjen TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama
Kegiatan Mahkamah Agung RI
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
LPSE
Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
E-LEARNING
E-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas