PELANTIKAN PUSTAKAWAN
| 
Jakarta , 11 Maret 2019 bertempat di Ruang rapat Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.Telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan PNS Cahyani Nurpriyanti, S.H. Penata Muda Tk.I Gol Ruang III/b Sebagai Pustakawan Tingkat Ahli Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134/SEK/SK/II/2019 tanggal 25 Februari 2019. Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Berlangsung Khidmat dan dipimpin Oleh Bapak Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H selaku Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta , dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural, serta Staf Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
ROLE MODEL
|
Dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta maka perlu diterapkan role model pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2019. Penilaian dilakukan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil Penilaian oleh perwakilan hakim Tinggi dan Pegawai Struktural di kesekertariatan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan telah dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Role Model oleh Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah terpilih dua orang yaitu PNS dan Honorer teladan sebagai Role Model Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Periode Tahun 2019.
Kegiatan Mahkamah Agung RI
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
LPSE
Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
E-LEARNING
E-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas