logo mahkamah agung website ramah difable

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2019

Pada hari ini Rabu tanggal 2 Januari 2019 bertempat di ruang rapat, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta pegawai di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

 

Penandatanganan pakta integritas ini dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H.,  pembacaan pakta integritas oleh Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang diikuti oleh seluruh Hakim Tinggi dan Pegawai Pengadilann Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh semua pegawai Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

 Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah Dokumen Pakta Integritas. Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya serta merupakan wujud keseriusan seluruh elemen Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan memuaskan.

 

 ROLE MODEL 2019 

 

     

Dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta maka perlu diterapkan role model pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2019. Penilaian dilakukan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil Penilaian oleh perwakilan hakim Tinggi dan Pegawai Struktural di kesekertariatan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan telah dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Role Model  oleh Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah terpilih dua orang yaitu PNS dan Honorer teladan sebagai Role Model Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta  Periode Tahun 2019.

Hasil tersebut kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No:W2-Mil/01/KP02.1/2/2019 Tanggal 15 Februari 2019 tentang “Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Periode Tahun 2019“.

Pegawai teladan (Role Model) yang terpilih adalah:

1.  Agus, Pengatur Tk.I Gol.II/d ( Role Model dari PNS )

2.  Rini Asmawati, S.H ( Role Model dari Honorer )

Selamat kepada Bapak Agus  dan Rini Asmawati  , semoga bisa memotivasi seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk menjadi lebih baik lagi

 

 

SOSIALISASI SIPP DAN MIS TINGKAT BANDING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada hari ini Senin tanggal 11 Maret 2019 bertempat di ruang rapat, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta diadakan Sosialisasi SIPP dan MIS yang dipimpin oleh Kadilmilti II Jakarta dan dihadiri oleh para Hakim Tinggi II Jakarta, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta pegawai di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Dalam Sosialisasi tersebut di paparankan oleh Serka Nasution, S.H. yang telah mengikuti kegiatan Diklat SIPP dan MIS yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilmiltun MA RI di Yogyakarta

RAPAT INTERNAL ZONA INTEGRITAS  2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guna mempercepat pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, maka diadakan rapat tim kerja yang dipimpin langsung oleh Waka Dilmilti II Jakarta yaitu Ibu Kolonel Chk (K) Tama Ulinta Br Tarigan, S.H.,M.Kn didampingi oleh Para Hakim Tinggi dan Panitera, Sekretaris serta anggota Dilmilti II Jakarta yang terlibat dalam pembagian Area Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas tersebut baik Penanggung jawab Zona Area maupun anggota.

Dalam rapat tim kerja tersebut beliau menyampaikan bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Pengadilan Militer II Jakarta Nomor : W2-Mil/55/SK/1/2019 tanggal 31 Januari 2019  tentang Pembentukan Tim Kerja Pencanganan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Di Lingkungan Pengadilan Militer II Jakarta menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), setiap seluruh pegawai telah ditempatkan pada masing-masing tim area, dan selanjutnya setiap tim area diwajibkan untuk mengadakan rapat tersendiri dalam membahas program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya disampaikan pula bahwa mengenai waktu rapat untuk masing-masing unit tim area akan dikembalikan kepada koordinator dan anggota tim area, dengan penyesuaian kegiatan atau rutinitas pelaksanaan tupoksi utama dari masing-masing anggota tim kerja. Selanjutnya diharapkan koordinator dan anggota tim dari tiap-tiap area dapat segera mengadakan rapat untuk membagi tugas dan memahami tugas dari setiap area. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja diakhiri dan dilanjutkan rapat yang dipimpin oleh Koordinator area masing-masing.

 

 

 \

 Pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2019 di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah diadakan Penandatanganan Zona Integritas dengan Kominiti Hukum terkait :

1.       Kaotmilti II Jakarta

2.       Kakumdam Jaya

3.       Danpomdam Jaya

4.       Danpomal Lantamal III

5.       Kadiskum Lantamal III

6.       Kakum Koopsau I

7.       Kakum Lanud Halim Perdanakusuma

8.       Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma

9.      Ka Staltahmil Puspomad

 

   

 

 

 

 

 


Kegiatan Mahkamah Agung RI

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographySistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas

Kunjungi