logo mahkamah agung website ramah difable

HALAL BIHALAL DI PENGADILAN MILITER

Halal bi halal tersebut dihadiri oleh tamu undangan Hakim Agung Dr.Drs.Burhan Dahlan, S.H.,M.H. ,  Dr.Drs. H.Dudu Duswara M.S.H.,M.H. dan Dirjen Badilmiltun MARI Mayjen TNI Dr Mulyono,S.H., S.IP.,M.H serta Kaotmilti II Jakarta , Kaotmil Jakarta. Serta tuan rumah seluruh unsur Pimpinan Pengadilan Militer Utama , Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Para Pejabat Struktural dan Staf serta tenaga Honorer.

Read more: HALAL BIHALAL DI PENGADILAN MILITER

Hari Pahlawan

Upacara bendera 10 November 2016 dalam rangka memperingati hari pahlawan dilaksanakan di halaman kantor Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Inspektur Upacara Kolonel Chk E.Trias Komara, SH. MH

Read more: Hari Pahlawan

KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH 5 (LIMA) HAKIM AGUNG

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah 5 (lima) orang Hakim Agung pada hari Selasa, 7 November 2017 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Tower Mahkamah Agung lantai 14.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 117/P Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017. Dengan bertambahnya 5 orang Hakim Agung baru ini, kini Hakim Agung yang ada di Indonesia berjumlah 51 orang.

Lima Hakim Agung yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

Dr. Gazalba Saleh, SH., MH untuk Kamar Pidana

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab SH., MH untuk Kamar Perdata

Dr. Yasardin, SH., M.Hum untuk Kamar Agama

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. Untuk Kamar Tata Usaha Negara

Kol. CHK. Hidayat Manao, SH., MH. Untuk Kamar Militer

 

Hadir dalam pelantikan ini para pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, para mantan Hakim Agung, dan para undangan lainnya. (Azh/RS)

KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 12 KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr.  M. Hatta Ali., SH., MH melantik 10 Ketua Pengadilan Tingkat Banding.  Enam orang untuk Peradilan Umum, dua orang untuk Peradilan Agama, dan dua orang untuk Peradilan Militer pada Kamis, 7 Desember 2017 pukul 11.00 WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, lt. 14 gedung Tower Mahkamah Agung. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/SK/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, 187/KMA/SK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, 205/KMA/SK/XI/2017 tanggal 21 November 2017.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengutarakan bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai Voorpost Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding harus memastikan implementasi fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai atasan langsung terhadap bawahannya sebagaimana termuat dalam Paket Kebijakan tentang Pengawasan dan Pembinaan dalam PERMA Nomor 7,8 dan 9 tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. fungsi Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Pengadilan, tutur Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.

Adapun 10 Nama Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang diambil sumpah dan dilantik adalah:

Dari lingkungan Peradilan Umum:

1. Dr. Robinson Tarigan, SH., MH Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado

2. Sunaryo, SH., MH  Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

3. Zaid Umar Bob Said SH., MH Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

4. Setyawan Hartono, SH., MH Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

5. Dr. H. Syahrial Sidik, SH., MH Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

6. H. Charis Mardiyanto, SH., MH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kendari

Dari lingkungan Peradilan Agama

1. Dr. H. Bahruddin Muhammad, SH., MH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

2. Dr. Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, SH., M.Hum Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Dari Lingkungan Peradilan Militer

1. Brigadir Jenderal TNI Agus Dhani MD, SH., M,Hum Sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama

2. Kolonel CHK. Hariyadi Eko Purnomo, SH Sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta

3. Kolonel CHK. Weni Okianto, SH., MH Sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya

4. Kolonel CHK. Sugeng Sutrisno, SH., MH Sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I-Medan

Acara ini dihadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, para Hakim Ad-hoc, Para Pejabat Eselon 1-2 pada Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia dan undangan lainnya. (azh/RS/Humas)

Pelaksanaan Tes Narkoba dan Sosialisasi Bahaya Narkoba di Pengadilan Militer Jakarta

Pada hari Kamis, 19 April 2018 2017 sekitar pukul 10:00 WIB Pengadilan Militer Tinggi II  Jakarta bekerja sama dengan BNN Jakarta mengadakan tes Narkoba dan Sosialisasi Bahaya Narkoba. adapun Tes Narkoba dilakukan kepada seluruh pegawai Pengadilan Militer.

Permintaan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Pelaksanaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan ditegaskan kembali oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan nomor surat : 974/SEK/OT.01.1/11/2017 tanggal  15 November 2017, tentang Pelaksanaan pemeriksaan Narkoba dan Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba.


Kegiatan Mahkamah Agung RI

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographySistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas

Kunjungi