logo mahkamah agung website ramah difable

Kenaikan Pangkat PNS

Sistem Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem :

  1. Kenaikan Pangkat Reguler
  2. Kenaikan Pangkat Pilihan

Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang :

  • Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
  • Diperkerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu

 Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampau pangkat atasan langsungnya.
 
Kelengkapan administrasi Kenaikan Pangkat Reguler :

  • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
  • Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
  • Fotokopi STTB/Ijazah bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan
  • Fotokopi surat perintah tugas belajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar
  • Surat penugasan dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya bagi yang tidak menduduki jabatan structural atau fungsional tertentu

 
Kenaikan pangkat PNS yang akan pindah golongan, dilampirkan pula :

  • Fotokopi sah tanda lulus ujian dinas Tk.I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tk.I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a
  • Fotokopi sah tanda lulus ujian dinas Tk.II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tk.I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a

Kenaikan ini tidak berlaku bagi PNS yang dikecualikan dari ujian dinas.

 

Kenaikan Pangkat Pilihan

  • PNS yang menduduki jab. struktural/fungsional. 
    Kelengkapan administrasi :
    * Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir
    * Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
    * Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
    * Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu
     
  • PNS yang menduduki jab. tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dalam keputusan Presiden. 
    Kelengkapan administrasi :
    * Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir
    * Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
    * Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
     
  • PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
    Kelengkapan administrasi :
    * Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu
    * Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
    * Tembusan keputusan yang ditandatangani asli oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tentang penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya
    * Fotokopi DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir
     
  • PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara 
    Kelengkapan administrasi :
    * Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu
    * Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
    * Fotokopi keputusan tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dari Badan/Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden.
    * Fotokopi DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir
     
  • PNS yang menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organik.
    Kelengkapan administrasi :
    * Fotokopi SK pengangkatan sebagai Pejabat Negara
    * Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
    * Fotokopi DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir
    * Fotokopi keputusan pemberhentian dari jabatan organik
     
  • PNS yang menjadi Pejabat Negara dan tidak diberhentikan dari jabatan organik.
    Kelengkapan administrasi bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu :
    * Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir
    * Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
    * Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
    * Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu

    Kelengkapan administrasi bagi yang tidak menduduki jabatan struktural / fungsional tertentu :
    * Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
    * Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
    * Fotokopi STTB/Ijazah bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan
    * Fotokopi surat perintah tugas belajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar
    * Surat penugasan dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya bagi yang tidak menduduki jabatan structural atau fungsional tertentu
     
  • PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah/Diploma. 
    Kelengkapan administrasi :
    * Fotokopi sah ijazah terakhir
    * Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
    * Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
    * Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu
    * Surat keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan kecuali bagi jabatan fungsional tertentu
    * Fotokopi surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali bagi jabatan fungsional tertentu
     
  • PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
    Kelengkapan administrasi :
    * Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir
    * Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
    * Fotokopi keputusan/perintah untuk tugas belajar
    * Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
     
  • PNS yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar. 
    Kelengkapan administrasi :
    * Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir
    * Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
    * Fotokopi keputusan/perintah untuk tugas belajar
    * Fotokopi ijazah/diploma yang diperolehnya
    * Fotokopi DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir
     
  • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jab. pimpinan yang telah ditetapkan peersamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. 
    Kelengkapan administrasi :
    * Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir
    * Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
    * Fotokopi SK penugasan di luar instansi induknya
    * Tembusan PAK yang ditandatangani asli oleh pejabat penilai angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu
    * Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir

 

 

Di samping sistem kenaikan pangkat tersebut di atas kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan :

  • Kenaikan Pangkat Anumerta bagi yang dinyatakan tewas;
  • Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. 


Kenaikan Pangkat Anumerta PNS

Kelengkapan administrasi :

  • Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat dan atau golongan ruang terakhir;
  • Berita Acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia;
  • Visum et repertum dari dokter;
  • Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
  • Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas;dan
  • Salinan/foto copy sah keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta.

 
Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi yang meninggal dunia

Kelengkapan administrasi :

  • Fotokopi SK pengangkatan calon PNS
  • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
  • Fotokopi DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir
  • Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa
  • Daftar Riwayat pekerjaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian
  • Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian

 
Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi yang mencapai batas usia pensiun

Kelengkapan administrasi :

  • Fotokopi SK pengangkatan calon PNS
  • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
  • Fotokopi DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir
  • Daftar Riwayat pekerjaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian
  • Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian

 
Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi yang cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri

Kelengkapan administrasi :

  • Fotokopi SK pengangkatan calon PNS (CPNS)
  • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
  • Berita Acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian kecelakaan
  • Fotokopi surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa CPNS/PNS tersebut mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan
  • Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS tersebut cacat
  • Surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh PNS yang bersangkutan dan tidak dapat bekerja lagi untuk semua jabatan negeri. 

Masa kenaikan pangkat

Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

  1. PNS yang menduduki jab. struktural/fungsional. 
  2. PNS yang menduduki jab. tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dalam keputusan Presiden. 

Mengenai LHKPN

* PERATURAN MENGENAI LHKPN

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

* SEJARAH SINGKAT LHKPN

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

* KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;

2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.

3. Mengumumkan harta kekayaannya.

* RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

3. Menteri;

4. Gubernur;

5. Hakim;

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

2. Pimpinan Bank Indonesia;

3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

4. Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Jaksa;

6. Penyidik;

7. Panitera Pengadilan; dan

8. Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

* JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;

2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;

3. Pemeriksa Bea dan Cukai;

4. Pemeriksa Pajak;

5. Auditor;

6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;

7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan

8. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

* KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan Hak Pensiun ke Taspen

Persyaratan Pengajuan Hak Pensiun ke Taspen (dibuat rangkap 1)

  1. Mengisi formulir Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Klim;
  2. Asli dan foto copy SK Pensiun;
  3. Asli SKPP yang dibuat Satuan Kerja dan disahkan oleh KPPN;
  4. Foto copy Pertimbangan Teknis dari BKN bagi PNS Golongan 4C ke atas yang SK Pensiunnya belum ditetapkan oleh Presiden;
  5. Pas foto terbaru suami/istri ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  6. Foto copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemohon yang masih berlaku;
  7. Foto copy nomor rekening Bank bagi pensiun melalui bank;
  8. Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening (SP3R), bagi yang pensiun bulanannya dibayarkan melalui rekening bank;
  9. NPWP (apabila ada).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographySistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas

Kunjungi