logo mahkamah agung website ramah difable

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Kelengkapan Persyaratan Dokumen Kenaikan Pangkat

No.

Dokumen

Instansi yg Mengeluarkan

1.

SKEP Pengangkatan Pertama

MABES TNI

2.

SKEP Jabatan Terakhir

MABES TNI

3.

SKEP Pangkat Terakhir

MABES TNI

4.

SPRINLAK Jabatan

Mahkamah Agung R.I

5.

DIKKUM Tertinggi

Mahkamah Agung R.I

6.

DIKMIL Tertinggi

Mahkamah Agung R.I

7.

DAPEN

MABES TNI

8.

Riwayat Hidup Personel

MABES TNI

9.

Nilai Samapta

MABES TNI

10.

Hasil Ujian Pemeriksaan Kesehatan

MABES TNI

 

Ketentuan Persyaratan Kenaikan Pangkat Perwira TNI Di Lingkungan Peradilan Militer

No

Jenis Kenaikan

Lulusan

MDP

1.

Letda ke Lettu

Lulusan Setingkat Sesarcab

3     Tahun

2.

Lettu ke Kapten

Lulusan Setingkat Sesarcab

7     Tahun

3.

Kapten ke Mayor

Lulusan Setingkat Selapa

11   Tahun

Lulusan Setingkat Sesarcab + Dikbangspes

13   Tahun

Lulusan Setingkat Sesarcab

14   Tahun

4.

Mayor ke Letkol

Lulusan Sesko

16   Tahun

Lulusan Selapa + Dikbangspes

18   Tahun

Lulusan Setingkat Selapa

20   Tahun

Lulusan Sesarcab + Dikbangspes

22   Tahun

Lulusan Setingkat Sesarcab

23   Tahun

5.

Letkol ke Kolonel

Lulusan Sesko

20   Tahun

Lulusan Selapa + Dikbangspes

22   Tahun

Lulusan Setingkat Selapa

24   Tahun

Lulusan Sesarcab + Dikbangspes

27   Tahun

Lulusan Setingkat Sesarcab

28   Tahun

6.

Kolonel ke Jenderal Bintang Satu

Lulusan Sesko TNI

24   Tahun

Lulusan Sesko Angkatan

25   Tahun

Lulusan Selapa + Dikbangspes

27   Tahun

 

 


Kegiatan Mahkamah Agung RI

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographySistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas

Kunjungi