logo mahkamah agung website ramah difable

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

BAGAN PENYELESAIAN PELANGGAR HUKUM DISIPLIN TIDAK MURNI

Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI :

1. Dilaporkan kepada Ankum.
2. Karena perbuatan tersebut tindak pidana, Ankum menyerahkan ke POM.
3. Hasil penyidikan oleh POM diserahkan ke Odmil/ti.
4. Surat Pendapat Hukum Odmil/ti disarankan kepada Papera untuk didisiplinkan.
5. Papera tanda tangani Skep tentang penyelesaian menurut hukum disiplin dan kemudian diserahkan kepada Ankum untuk segera gelar sidang disiplin.
6. Ankum menyelenggarakan sidang hukuman disiplin.


Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographySistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas

Kunjungi