logo mahkamah agung website ramah difable

Penyerahan Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Penyerahan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

 

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam Pembangunan Zona Integritas memperoleh penghargaan sebagai unit kerja pelayanan bepredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

 

 

 

Kadilmilti II Jakarta Brigadir Jenderal TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum. beserta seluruh Aparatur Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penghargaan yang diterima dan berterima kasih kepada semua pihak yang turut membantu terutama para pengguna layanan Pengadilan dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan mendoakan sehingga Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bisa memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkomitmen akan selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, TNI serta semua pengguna layanan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Jaya terus Dilmilti II Jakarta!


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographySistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas

Kunjungi