PEMBUKAAN UNTUK PENERIMAAN PESERTA SELEKSI CALON HAKIM MILITER TAHUN ANGGARAN 2017
| 
Dalam rangka pengisian jabatan Hakim di lingkungan Peradilan Militer, Mahkamah Agung R.I. akan melaksanakan seleksi Calon Hakim Militer Tahun Anggaran 2017. Untuk itu kepada seluruh personil yang memenuhui persyaratan dipersilahkan untuk mengikuti seleksi ini. Adapun waktu pelaksanaan pendaftaran peserta berupa persyaratan administrasi dimulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 25 September 2017 dan berkas pendaftaran ditujukan kepada Dirbin Ganisminmil Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung R.I. up. Panitia Seleksi Calon Hakim Peradilan Militer yang beralamat di Gedung Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung R.I. Lantai 10, Jl. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat Kode Pos 10510 PO. BOX 1148 dan diterima oleh Panitia paling lambat pada tanggal 25 September 2017. Demikian pemberitahuan ini di informasikan dan untuk keterangan lebih jelasnya dapat diunduh pada file dibawah ini. (drm1075).
ROLE MODEL 2017
|
Dilmilti II Jakarta mengadakan acara penanda tanganan Pakta Integritas Tahun 2017 sekaligus pemberian Sertifikat kepada Anggota Dilmilti II Jakarta yang di nobatkan sebagai Role Model Tahun 2017. Acara ini diadakan di ruang sidang utama Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang di pimpin langsung oleh Kadilmilti II Jakarta Kolonel Chk Hidayat Manao, S.H., M.H. dan diikuti oleh seluruh Pegawai di Satuan Kerja Dilmilti II Jakarta.
SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI (RB)
|
Jakarta, 21 Juni 2019, Tim Reformasi Birokrasi dari Mahkamah Agung RI sebagai Ketua TIM RM Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jenny Hutauruk SE.,MM., Ak., CA menyampaikan Reformasi Birokrasi (RB) di Ruang Sidang utama Pengadilan Militer Utama. Sebelum beliau menyampaikan paparan yang begitu panjangan tentang Reformasi Birokrasi acara dimulai pembukaan oleh Kadilmiltama Marsda TNI Bambang Arwiboeo SH., MH
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
LPSE
Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
E-LEARNING
E-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas