KEGIATAN DILMILTI 2019
| 
KEGIATAN DILMILTI II JAKARTA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH
WAKIL KEPALA DAN SEKRETARIS
PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
Jakarta— Senin 11 Januari 2021 menjadi hari yang berbeda dengan hari-hari seperti biasanya, karena salah satu perwira terbaik di lingkungan Peradilan Militer Kolonel Chk Parman Nainggolan, S.H., M.H. dilantik menjadi Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Letkol Sus Abuzar Hafari, S.H., M.H. dilantik menjadi Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Acara pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Brigadir Jenderal TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
PAPARAN DIPA T.A. 2019
|
PAPARAN DIPA T.A. 2019 DILMILTI II JAKARTA
Pada hari ini Senin tanggal 11 Februari 2019 bertempat di ruang rapat, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melaksanakan Paparan Dipa 2019, rapat di Pimpin oleh Kadilmilti II Jakarta (Kol.Chk Hariyadi Eko Purnomo, SH) , dihadiri pula oleh Para Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta pegawai di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
Kasubbag Renprog ( Bpk.Andi Markus Sri P.S.si) di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam paparannya menyampaikan secara gamblang dan detail tentang alokasi dana DIPA tahun 2019 yang akan di belanjakan untuk satu tahun ke depan, hampir sebagian besar adalah belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan kinerja sedangkan sisanya digunakan untuk belanja barang dan operasional.
Sub Kategori
Kegiatan Mahkamah Agung RI
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
LPSE
Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
E-LEARNING
E-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas