KEGIATAN DILMILTI 2019
| 
KEGIATAN DILMILTI II JAKARTA
Hilangkan Kesan Angker, Pengadilan Militer Prioritaskan Kepuasan
(disadur dari https://harian-pelita.com/hilangkan-kesan-angker-pengadilan-militer-prioritaskan-kepuasan/)
Jakarta, 19 Oktober 2020
Kepala Pengadilan Militer Tingkat Tinggi Ini (Kadilmilti II Jakarta) Brigadir Jenderal TNI Dr. S Sarwo Edy S.H, M.Hum meminta masyarakat untuk tidak ragu berkunjung ke pengadilan militer. Saat ini, pengadilan militer sudah memasuki zona integritas menuju WBK/WBBM dan memprioritaskan pelayanan peradilan terhadap pencari keadilan. Diutarakan Sarwo Edy, sampai detik ini perbaikan-perbaikan terus dilakukan di satker pengadilan militer termasuk leadership serta menyiapkan sumber daya manusia untuk mencapai kepuasan publik.
PAPARAN DIPA T.A. 2019
|
PAPARAN DIPA T.A. 2019 DILMILTI II JAKARTA
Pada hari ini Senin tanggal 11 Februari 2019 bertempat di ruang rapat, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melaksanakan Paparan Dipa 2019, rapat di Pimpin oleh Kadilmilti II Jakarta (Kol.Chk Hariyadi Eko Purnomo, SH) , dihadiri pula oleh Para Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta pegawai di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
Kasubbag Renprog ( Bpk.Andi Markus Sri P.S.si) di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam paparannya menyampaikan secara gamblang dan detail tentang alokasi dana DIPA tahun 2019 yang akan di belanjakan untuk satu tahun ke depan, hampir sebagian besar adalah belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan kinerja sedangkan sisanya digunakan untuk belanja barang dan operasional.
Subcategories
Kegiatan Mahkamah Agung RI
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
LPSE
Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
E-LEARNING
E-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas