logo mahkamah agung website ramah difable

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: WUJUDKAN HARAPAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: WUJUDKAN HARAPAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Gianyar - Humas: Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya merupakan tumpuan harapan masyarakat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua untuk memastikan keadilan tersebut diperoleh dengan cara yang mudah dan jujur serta bebas dari segala bentuk kepentingan.

Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo di hadapan aparatur Pengadilan Negeri Gianyar dalam acara evaluasi lapangan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas, Kamis (10/10/2019).

 

Menurut Pudjoharsoyo, untuk memastikan hal tersebut, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya telah melakukan setidak-tidaknya tiga hal penting. Pertama, mendorong seluruh aparatur pengadilan, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.

“Dengan profesionalisme dan integritas akan memberikan kepuasan bagi seluruh masyarakat cari keadilan,” ungkap Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tersebut. Di sisi lain, lanjutnya, dengan profesionalisme dan integritas tersebut akan menjamin terwujudnya keadilan yang dijunjung tinggi melalui proses penegakan hukum.

Kedua, mendorong dikembangkannya program-program internal yang dapat meningkatkan kinerja pengadilan dengan sebaik-baiknya. “Program-program tersebut antara lain program akreditasi, program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), inovasi pelayanan publik, hingga pengimplementasian aplikasi e-court dan e-litigasi,” urai pria kelahiran Semarang itu.

Dan ketiga, mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan. Secara umum, ungkap Pudjoharsoyo, program ini telah mendorong perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin eksistensi birokrasi yang anti korupsi, birokrasi yang berkualitas serta birokrasi yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.


Kegiatan Mahkamah Agung RI

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographySistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas

Kunjungi