logo mahkamah agung website ramah difable

PAPARAN DIPA T.A. 2019

 

Dalam Paparan tersebut Kasubbag Renprog memberikan kesempatan tanya jawab dan diskusi serta menampung aspirasi dari hadirin dan beliau berjanji akan mencoba memenuhi apa yang diminta/sarankan peserta selagi masih mengacu pada DIPA tahun 2019 dan tentunya sesuai dengan aturan.

Dalam kesempatan yang sama, Kadilmilti II Jakarta sangat mengapresiasi kegiatan ini karena banyak manfaatnya serta kita semua mengetahui kemampuan anggaran kantor dan semua pihak dapat memantau sejauh mana pemanfaatan anggaran tersebut dapat terealisasi.

“Dengan kegiatan sosialisasi DIPA ini kita semua dapat menyampaikan unek-unek dan sarannya, berhak mengajukan usulan  serta yang terpenting kita merasa bertanggung jawab terhadap DIPA kita, dari usulan-usulan yang telah kita sampaikan tentunya akan dilakukan pertimbangan skala prioritas dan disesuaikan dengan anggaran yang ada” tegas beliau.

Terakhir Kadilmilti II Jakarta menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas pencapaian ditahun 2018, dimana semua pencapaian penyerapan anggaran 90 persen ke atas, mudah-mudahan ditahun ini akan lebih ditingkatkan lagi.

 


Kegiatan Mahkamah Agung RI

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographySistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas

Kunjungi