Kenaikan Pangkat TNI

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

KENAIKAN PANGKAT PERSONEL TNI DILMILTI II JAKARTA TAHUN 2022

NO	NAMA	NRP/NIP	PERIODE UKP	PANGKAT
				LAMA	BARU
1	2	4	3	5	6
1.	Moh. Alwi Wahyudi	21070583030787	UKP APRIL 2022	Sersan Kepala	Sersan Mayor
2.	Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H.	524430	UKP OKTOBER 2022	Letkol Sus	Kolonel Sus
3.	Abuzar Hafari, S.H., M.H.	534431	UKP OKTOBER 2022	Letkol Sus	Kolonel Sus
4.	Nirwan Said, S.H., M.H	524418	UKP OKTOBER 2022	Letkol Sus	Kolonel Sus

Kelengkapan Persyaratan Dokumen Kenaikan Pangkat
No.	Dokumen	Instansi yg Mengeluarkan
1.	SKEP Pengangkatan Pertama	MABES TNI
2.	SKEP Jabatan Terakhir	MABES TNI
3.	SKEP Pangkat Terakhir	MABES TNI
4.	SPRINLAK Jabatan	Mahkamah Agung R.I
5.	DIKKUM Tertinggi	Mahkamah Agung R.I
6.	DIKMIL Tertinggi	Mahkamah Agung R.I
7.	DAPEN	MABES TNI
8.	Riwayat Hidup Personel	MABES TNI
9.	Nilai Samapta	MABES TNI
10.	Hasil Ujian Pemeriksaan Kesehatan	MABES TNI

Ketentuan Persyaratan Kenaikan Pangkat Perwira TNI Di Lingkungan Peradilan Militer
No	Jenis Kenaikan	Lulusan	MDP
1.	Letda ke Lettu	Lulusan Setingkat Sesarcab	3 Tahun
2.	Lettu ke Kapten	Lulusan Setingkat Sesarcab	7 Tahun
3.	Kapten ke Mayor	Lulusan Setingkat Selapa	11 Tahun
		Lulusan Setingkat Sesarcab + Dikbangspes	13 Tahun
		Lulusan Setingkat Sesarcab	14 Tahun
4.	Mayor ke Letkol	Lulusan Sesko	16 Tahun
		Lulusan Selapa + Dikbangspes	18 Tahun
		Lulusan Setingkat Selapa	20 Tahun
		Lulusan Sesarcab + Dikbangspes	22 Tahun
		Lulusan Setingkat Sesarcab	23 Tahun
5.	Letkol ke Kolonel	Lulusan Sesko	20 Tahun
		Lulusan Selapa + Dikbangspes	22 Tahun
		Lulusan Setingkat Selapa	24 Tahun
		Lulusan Sesarcab + Dikbangspes	27 Tahun
		Lulusan Setingkat Sesarcab	28 Tahun
6.	Kolonel ke Jenderal Bintang Satu	Lulusan Sesko TNI	24 Tahun
		Lulusan Sesko Angkatan	25 Tahun
		Lulusan Selapa + Dikbangspes	27 Tahun

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

LPSE

Typography Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kunjungi

E-LEARNING

Typography E-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas

Kunjungi