logo mahkamah agung website ramah difable

UPACARA BULANAN MEI 17 2023

UPACARA BULANAN PENGADILAN MILITER

Jakarta, 17 Mei 2023

Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dilaksanakan upacara bendera rutin setiap bulan di Lapangan Apel Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Inspektur Upacara Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Brigadir Jenderal Faridah Faisal, S.H, M.H. Upacara diikuti oleh personel TNI dan PNS di Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Dalam upacara, Inspektur Upacara membacakan amanat dari Kepala Staf Umum TNI yang untuk menjadi perhatian, yaitu :

1.Dihimbau kepada semua prajurit dan PNS TNI agar tidak mudah terpancing dengan berita hoax yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan memecah belah TNI-Polri.

2.Seluruh prajurit yang sedang melaksanakan penugasan di mana pun berada, harus tetap waspada untuk meminimalisir kerugian personil dan materiel.

3.Tantangan tugas TNI ke depan semakin kompleks, karena pada tahun 2023 ini merupakan tahun politik menuju Pemilu 2024. Tugas melaksanakan perbantuan kepada Pemda dan Polri dalam pengamanan memerlukan langkah antisipasi yang konkret guna mengantisipasi setiap perkembangan situasi masyarakat.

4.Untuk itu, disampaikan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk tidak bersikap reaktif terhadap segala isu yang berkembang dan tetap fokus pada tugas yang diembankan, dengan senantiasa terus meningkatkan kualitas dan kapasitas diri, guna membangun kompetensi dalam rangka meningkatkan kinerja.

5.Harus tetap hati-hati dan cermat terhadap penggunaan media sosial, karena hal ini bisa berpengaruh terhadap perkembangan situasi sosial nasional.

 

6.Kepada segenap prajurit PNS TNI beserta keluarga besarnya, untuk tidak terpengaruh dengan berita-berita yang disampaikan melalui media sosial. Pilah dan pilih informasi yang diterima, jangan mudah percaya, apalagi terpengaruh oleh berbagai informasi yang tidak jelas asal-usulnya.

 

 

 

 

 

 


Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographySistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas

Kunjungi